PERSYARATAN PERSETUJUAN IMPOR (PI) BARANG MODAL TIDAK BARU PEMAKAI LANGSUNG - MEMERLUKAN PERTEK / REKOMENDASI HS 4012, 4807, 8409, 8411, 8803 DAN 8805

 

PI Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung - Memerlukan Pertek/Rekomendasi HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803 dan 8805

PERIJINAN

Nama Perijinan	:	PI Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung - Memerlukan Pertek/Rekomendasi HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803 dan 8805
Keterangan	:	Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung
SLA	:	5 Hari
Jenis	:

HUKUM

Tidak Tersedia . . .

PERSYARATAN

No	Dokumen	Layanan	Keterangan	Syarat
1	API	API-P	API-P	Wajib
2	Surat Pernyataan	Rencana Impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan	Rencana Impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan	Wajib
3	Lain-lain	Profil Perusahaan (Deskripsi Singkat Perusahaan)	Profil Perusahaan (Deskripsi Singkat Perusahaan)	Wajib
4	Lain-lain	Rencana dan Alasan Pemanfaatan BMTB	Rencana dan Alasan Pemanfaatan BMTB	Wajib
5	Rek. Kementerian Perhubungan	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Wajib
6	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	IUI	Izin Usaha Industri	Pilihan #2
7	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Lain Yang Sejenis	Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Lain Yang Sejenis	Pilihan #2
8	Perijinan BKPM	IUT - BKPM	Izin Usaha Tetap	Pilihan #2
9	Perijinan BKPM	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Pilihan #2
10	Lain-lain	Izin Usaha Tetap dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	Izin Usaha Tetap dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	Pilihan #2
11	Lain-lain	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	Pilihan #2
12	Lain-lain	IUKU	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum	Pilihan #2
13	Rek. Kementerian Perindustrian	IUT - Departemen Perindustrian	Izin Usaha Tetap	Pilihan #2
14	Rek. Pemerintah	SIUS - PBA	Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air	Pilihan #2
15	Rek. Pemerintah	IUP	Izin Usaha Pariwisata	Pilihan #2
16	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal	Pilihan #2
17	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	Pilihan #2
18	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Borongan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Borongan	Pilihan #2
19	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Berjadwal	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Berjadwal	Pilihan #2
20	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga	Pilihan #2
21	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	Pilihan #2
22	SKEP Kementerian Perhubungan	SIOPSUS	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus	Pilihan #2
23	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Pilihan #2
24	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	Pilihan #2
25	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan	Pilihan #2
26	SKEP Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	Pilihan #2
27	SKEP Kementerian Perhubungan	SIUPBM	Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat	Pilihan #2
28	SKEP Kementerian Perhubungan	SIUAP	Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	Pilihan #2
29	Rek. Kementerian Perhubungan	SIUJPT	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	Pilihan #2
30	Rek. Kementerian Perhubungan	Surat Izin Usaha Penyelengaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Surat Izin Usaha Penyelengaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Pilihan #2
31	Rek. Kementerian Perhubungan	Pertimbangan teknis dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Pertimbangan teknis dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Pilihan #2
32	Lain-lain	Kartu Kendali Realisasi Impor	Kartu Kendali Realisasi Impor	Tambahan

DAFTAR HS

No	Hs	Uraian Indonesia
1	4012.13.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
2	4012.20.30	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
3	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara
4	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara
5	8411.11.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN
6	8411.12.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN
7	8411.21.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW
8	8411.22.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW
9	8411.81.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW
10	8411.82.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW
+ Lihat Selengkapnya